Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera membubarkan sekaligus mengaudit Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Desakan tersebut disampaikan ratusan umat Islam yang tergabung dalam Komunitas Nahi Munkar Solo (Konas), saat melakukan demonstrasi di Bundaran Gladag Solo
Edy Lukito, pimpinan salah satu ormas Islam Solo dalam orasinya mengatakan, pembubaran Densus mendesak dilakukan. Mereka mengkritik cara kerja Densus 88 dan mempertanyakan dana anggarannya.
"Dananya ke mana saja, pemerintah harus mengauditnya. Pembubaran Densus 88 harus dilakukan saat ini juga. Kami akan segera mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi itu asalnya Solo, bijaksana, punya sopan santun dan perasaan halus. Dari 118 orang korban Densus kebanyakan juga dari Solo," ujar Edy Lukito.
Humas Aksi, Endro Sudarsono menambahkan, desakan pembubaran Densus 88 dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain, karena diduga Densus 88 berafilisasi dengan negara barat dan memiliki tujuan-tujuan tertentu.
"Densus 88 sering menembak mati seseorang yang sama sekali tidak terkait dengan kasus terorisme," tudingnya.
Endro juga menyebutkan, berdasarkan data dari Komnas HAM, ada 118 orang yang telah meninggal dunia di tangan Densus 88 Antiteror. Endro menilai pembunuhan tanpa didasari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat.